TEMPO.CO, Jakarta -Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau CPPPK. Seleksi CPNS dimulai pada September 2018 dan Seleksi CPPPK pada Februari 2019.
BACA: BKN: Seleksi CPNS 2019 Rencananya Akhir Tahun Ini
Salah satu kelompok yang didorong untuk mengikuti kedua jenis seleksi ini adalah tenaga honorer Kategori II atau K2 yang jumlahnya mencapai 438.590 orang. Angka itu muncul dalam rapat antara pemerintah bersama DPR pada 23 Juli 2018.
Untuk diketahui, Honorer K2 adalah pegawai yang diangkat instansi setahun sebelum 31 Desember 2005. Hingga 14 tahun atau sampai saat ini, mereka masih tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap. Mereka ini terdiri dari guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi.
BACA: Terima SK CPNS, Elga Kharisma Pilih Tugas di Jakarta
Untuk diketahui, Honorer K2 dengan usia di bawah 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS. Sementara untuk yang berusia di atas 35 tahun, bisa mengikui seleksi CPPPK. Dari jumlah 438.590 orang, sebanyak 13.347 orang diikutkan dalam seleksi CPNS 2018. Sementara sisa sebanyak 425.243 orang bakal diikutkan dalam seleksi CPPPK.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mohammad Ridwan, dari jumlah 13 ribu Honorer K2 yang bisa mengikuti seleksi CPNS, hanya 8 ribu yang mendaftar dan 6 ribu saja yang lolos.
Lalu untuk seleksi CPPPK, pemerintah membuka kuota 150 ribu orang. Jumlah ini tiga kali lebih kecil dari sisa sebanyak 425.243 orang. Lagi-lagi, tidak semua Honorer K2 mendaftar. Hanya 90 ribu saja yang melamar, 72 lolos seleksi administrasi, dan 51 lolos hingga tahap akhir.
Lalu apa saja penyebabnya?
1. Anggaran pemerintah daerah terbatas
Ridwan menjelaskan salah satu penyebabnya adalah perihal kemampuan anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Untuk seleksi PPPK misalnya, daerah memang diminta untuk mengirimkan kuota yang mereka butuhkan. Barulah setelah itu para Honorer K2 mendaftar untuk mengikuti seleksi.
Dari 525 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, hanya 417 yang mengajukan kuota. Sisanya memilih untuk tidak mengajukan karena khawatir tidak ada anggaran untuk menggaji pegawai ini nantinya. “Ada rambu-rambu lain juga kalau 50 persen anggaran daerah untuk gaji pegawai, nanti pembangunan terganggu,” ujarnya.
